LampungCorner.com, LAMPUNG UTARA – Polemik rencana pinjaman daerah senilai Rp150 miliar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) kian memanas. Jika sebelumnya perdebatan hanya bergulir di meja DPRD, kini tarik-ulur kepentingan politik mulai terbuka di level partai.
Dua pimpinan partai besar di Lampura, Ketua DPD NasDem Imam Syuhada dan Ketua DPD PAN Hamidi, kompak menyatakan dukungan terhadap langkah Bupati Hamartoni Ahadis dan Wakil Bupati Romli mengakses pembiayaan daerah demi mempercepat pembangunan.
Dukungan terbuka tersebut sekaligus memperlihatkan peta politik yang semakin terbelah terkait kebijakan pinjaman yang dalam beberapa pekan terakhir memicu polemik publik.
Ketua DPD NasDem Lampura, Imam Syuhada, menilai kegaduhan politik justru muncul setelah pembahasan awal di DPRD yang menurutnya secara prinsip telah mengarah pada persetujuan mayoritas fraksi, meski disertai sejumlah catatan kritis.
“Sejak awal kami mengikuti perkembangan dan komunikasi intens dengan pimpinan serta anggota Fraksi NasDem. Dalam satu tahapan kami mendapat laporan bahwa pada hakikatnya semua fraksi menyetujui pinjaman tersebut, hanya ada catatan kritis terutama terkait peningkatan pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Imam dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2026).
Menurut Imam, kritik terhadap rencana pinjaman tetap harus dihormati sebagai bentuk kontrol publik terhadap kebijakan anggaran.
Namun NasDem, kata dia, memilih berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya persoalan jalan rusak yang terjadi hampir di seluruh desa di Lampura.
Ia menyebut persoalan infrastruktur jalan menjadi keluhan paling dominan yang terus muncul dalam hasil reses anggota DPRD.
“Kami melihat keluhan masyarakat soal jalan rusak sangat dominan. Hampir terjadi di setiap desa. Karena itu, percepatan pembangunan menjadi kebutuhan mendesak,” katanya.
Imam juga menyoroti mekanisme pembahasan pinjaman daerah yang menurutnya selama ini cukup melalui persetujuan pimpinan DPRD berdasarkan forum pembahasan antarfraksi, tanpa harus berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan di ruang publik.
“Dari dulu pola pembahasan seperti ini cukup dengan persetujuan pimpinan DPRD atas usulan fraksi melalui forum pembahasan. Karena itu, kami beranggapan pembahasan substansi sebenarnya telah selesai,” ujarnya.
Meski mendukung kebijakan pinjaman, NasDem tetap memberikan catatan keras terhadap kinerja pengelolaan pendapatan daerah. Imam menilai optimalisasi PAD masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah.
“Peningkatan PAD wajib terus didorong. Kami menilai sektor-sektor pendulang PAD masih membutuhkan pembenahan serius,” tegasnya.
Sikap lebih tegas datang dari Ketua DPD PAN Lampura, Hamidi. Ia memastikan PAN mendukung penuh rencana pinjaman sepanjang kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat.
Hamidi bahkan menginstruksikan seluruh anggota Fraksi PAN di DPRD untuk mendukung kebijakan tersebut dan meminta seluruh elemen masyarakat ikut mengawasi penggunaan anggaran pinjaman.
“Sepanjang berdampak pada masyarakat, kami dukung penuh. Kami juga mengajak tokoh masyarakat, LSM, insan pers, dan lembaga lain ikut mengawasi penggunaan anggaran pinjaman ini,” kata Hamidi.
Ia menegaskan sikap politik PAN bersifat mengikat bagi seluruh kader partai di DPRD.
“Saya instruksikan anggota Fraksi PAN mendukung program bupati terkait pinjaman ini. Jika tidak mematuhi, tentu ada konsekuensi organisasi,” ujarnya.
Sebelumnya, polemik pinjaman Rp150 miliar memunculkan perbedaan sikap tajam di lingkungan DPRD Lampura. Sejumlah fraksi meminta pemerintah mengkaji ulang kemampuan fiskal daerah sebelum mengambil utang baru.
Fraksi Gerindra dan Demokrat tercatat menyampaikan penolakan serta meminta pimpinan DPRD meninjau ulang usulan tersebut.
Namun dinamika internal juga muncul setelah anggota Badan Anggaran DPRD dari Fraksi Gerindra, Nurdin Habim, justru menyatakan dukungan terbuka terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Nurdin menilai pinjaman daerah tidak semestinya dipandang negatif, melainkan sebagai instrumen percepatan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran, terutama untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak parah.
Sementara itu, Fraksi PKS meminta pemerintah melakukan kajian lebih matang terkait risiko dan kemampuan pengembalian pinjaman.
Fraksi Golkar mengusulkan plafon pinjaman diturunkan menjadi maksimal Rp80 miliar, sedangkan Fraksi PDIP menyatakan dukungan terhadap pinjaman sebagai bagian dari strategi percepatan pembangunan infrastruktur.
Perdebatan terkait pinjaman daerah kini tak lagi sekadar menjadi dinamika parlemen. Polemik tersebut telah bergeser menjadi pertarungan sikap politik antarpartai, memperlihatkan tarik-menarik antara kebutuhan percepatan pembangunan dan kehati-hatian fiskal di tengah kondisi keuangan daerah yang masih terbatas. (*)
