LAMPUNGCORNER.COM, Pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menelan anggaran lebih besar dari alokasi awal. Total investasi untuk moda transportasi modern itu melonjak Rp 27 triliun.
Anggota Komisi V DPR RI pun mencecar Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi. Dana yang semula diestimasikan Rp 85 triliun, bengkak jadi Rp 113 triliun.
“Saya terkejut karena anggaran awalnya Rp 85 triliun menjadi Rp 113 triliun. Apa jaminan pemerintah, apakah masih membutuhkan anggaran lagi atau tidak sampai habis Rp 113 triliun ini,” ujar anggota Komisi V Fraksi PAN A. Bakri H dalam rapat pada Senin (7/2).
Bakri mengungkapkan kekhawatiran bila terjadi pembengkakan lagi ke depannya, bakal berujung terbebaninya APBN. Skenario kebutuhan pengerjaan proyek infrastruktur selama ini kerap ditumpukan pada Penyertaan Modal Negara (PMN).
Pertanyaan senada dilontarkan Ketua Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras. Ia menuntut agar bos KCIC menjelaskan apa penyebab anggaran tersebut bisa membengkak.
“Apa yang menyebabkan kenaikan harga atau cost overrun tadi? Apa pengaruh teknis, sosial, dan sebagainya? Atau desain awal yang memang tidak memperhitungkan secara matang dan detail hal-hal yang bisa membengkakkan biaya?” tutur Andi.
Dia juga menyampaikan kekhawatiran, penambahan suntikan modal dari BUMN China berujung pada berubahnya komposisi saham yang dikuasai kedua negara. Termasuk juga imbas terhadap APBN sebagaimana yang disampaikan politikus PAN tadi.
“Ini akan berefek sama dari APBN kita juga tentunya. Dalam perjalanan komposisi saham kita justru menurun, kalau jumlah penambahan lebih banyak diambil BUMN China,” tuturnya.
KCIC sendiri saat ini tercatat sebagai perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PBSI) dan perusahaan perkeretaapian Tiongkok Beijing Yawan HSR Co.Ltd.
Menurut anggota DPR Fraksi Golkar Hamka Baco Kady, komposisi saham yang ada saat ini adalah 60 persen di tangan BUMN Indonesia dan 40 persen oleh BUMN China.
Dengan terus membengkaknya pendanaan yang dibutuhkan, ia menduga masa konsesi proyek tersebut bakal menjadi lebih lama lagi.
“Kita tidak bisa menentukan berapa lama konsesi, tarifnya berapa konsesi itu. Tolong terbukalah masalahnya sebenarnya di mana, ini proyek ini luar biasa. Jangan main-main dengan proyek sebesar ini, uang negara, uang rakyat,” tutur Hamka.
Red
