LAMPUNGCORNER.COM, Pemerintah menargetkan bebas emisi karbon (Net Zero Emission) atau dekarbonisasi pada 2060. Untuk bisa mengejarnya, Indonesia bakal masuk ke ekosistem perdagangan karbon yang dimulai dari sekarang.
Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengatakan butuh dukungan semua pihak untuk mewujudkan mimpi ini, mulai dari perusahaan negara hingga lembaga/kementerian terkait. Proyek pertama (pilot project) dekarbonisasi ini pun sudah mulai oleh 7 BUMN bersama Holding BUMN Jasa Survey atau IDSurvey yang dipimpin PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI.
Dalam diskusi dalam forum FGD bertajuk ‘Telaah Ekosistem Perdagangan Karbon di Indonesia: Diskusi Keberhasilan Penentuan CAP Sektoral’ yang digelar IDSurvey, Pahala mengatakan Indonesia tak hanya mengejar bebas emisi karbon pada 2060, tapi juga pengurangan emisi gas rumah kaca berbasis National Determined Contribution (NDC) hingga 29 persen pada 2030.
“Karena itu, Kementerian BUMN melakukan beberapa upaya yaitu salah satunya dengan mendorong terlaksananya pilot project pasar karbon antar BUMN,” kata Pahala dalam keterangannya, Kamis (17/2).
Pahala menuturkan, pilot pertukaran karbon BUMN ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat untuk pembangunan pasar karbon dengan scope yang lebih luas di Indonesia.
“Oleh karena itu, untuk mensukseskan hal tersebut, dibutuhkan peran, masukan serta dukungan dari Kementerian/Lembaga lain seperti Kemenko Marves, KLHK, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM,” ujar Pahala.
Menurut Pahala, dengan adanya kolaborasi antara BUMN dengan Kementerian/Lembaga juga diharapkan mekanisme pasar karbon BUMN yang dirancang dapat align dengan ketentuan desain pasar karbon nasional dan terintegrasi dengan Sistem Registri Nasional (SRN) KLHK.
“Dengan diadakannya kegiatan FGD ini diharapkan kami dan BUMN yang terlibat bisa mendapatkan insight dari para regulator (Kementerian/Lembaga) khususnya KLHK dan KESDM serta dari private sector mengenai regulasi dan informasi dalam penentuan CAP sektoral tersebut,” tutur Pahala.
Dalam kesempatan itu, Direktur Utama BKI Rudiyanto berharap adanya dukungan dari semua pihak, khususnya Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Koordinator Maritim Investasi (KEMENKOMARVES), Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian ESDM, 7 BUMN yang terlibat dalam pilot project dekarbonisasi di lingkup BUMN, perusahaan swasta maupun praktisi dan ahli dalam hal ini adalah Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID).
“Kita dapat gotong royong saling mendukung dan mengakselerasi Program Pemerintah Republik Indonesia guna terbentuknya ekosistem ekonomi hijau di BUMN secara khusus dan Indonesia secara umum dalam menuju target carbon neutral pada tahun 2060,” ujar dia.
Ia berharap dalam kegiatan FGD hari ini dapat menjadi gambaran bagaimana CAP emisi karbon ditetapkan, sehingga setelah penetapan CAP diharapkan bisa mendukung adanya sebuah kegiatan offset dalam mekanisme dan ekosistem perdagangan karbon.
“Kami berharap dengan terlaksananya FGD ini dapat memberikan gambaran secara holistik dan teknik terkait dengan penentuan CAP sektoral,” tukas Rudiyanto.
