LampungCorner.com,Tubaba– Rotasi jabatan adalah keniscayaan dalam tata kelola pemerintahan. Dalam banyak konteks, ini bahkan menjadi kebutuhan, demi menyegarkan semangat kerja, meningkatkan efektivitas organisasi, hingga menjawab tantangan pelayanan publik yang terus berubah.
Namun, saat rotasi jabatan dilakukan di tengah transisi kekuasaan, atau menjelang konstelasi politik strategis, publik berhak bertanya. Apa motif sesungguhnya? Siapa yang akan dirotasi, dan siapa yang berada di balik kemudi?
Di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, wacana rotasi pejabat ASN mulai ramai diperbincangkan terselubung para pencari posisi. Tidak hanya di kalangan internal birokrasi, tetapi juga menjadi topik hangat di masyarakat dan penggiat sosial.
Apalagi, setelah duet Bupati Novriwan Jaya dan Wakil Bupati Nadirsyah memenangkan Pilkada 2024 tanpa lawan, sebuah mandat besar yang sekaligus membawa konsekuensi, mereka tak bisa disalahkan, tapi juga tak boleh larut dalam kekecewaan.
Rotasi seharusnya menjadi panggung bagi profesionalisme ASN. Namun, sinyal yang muncul justru menggiring opini bahwa agenda rotasi ini bisa saja menjadi ajang balas budi, konsolidasi loyalis, atau bahkan pembersihan terhadap mereka yang tidak “sehaluan”.
Diskursus publik hari ini menggambarkan adanya dua poros pengaruh yang kuat di balik arah pemerintahan Tubaba, yakni, lingkaran dekat sang Bupati, dan orbit politik sang Wakil Bupati. Tapi kalangan ASN dan masyarakat Tubaba masih memaklumi dengan situasi yang diyakinkan akan semakin membaik.
Masing-masing tentu punya kepentingan. Itu bukanlah hal tabu. Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika kepentingan itu menggerus objektivitas.
Mungkin saja jabatan bukan lagi berdasarkan kompetensi, melainkan siapa yang “lebih dekat”, siapa yang “lebih aman”, atau siapa yang “bukan dia”. Tapi semuanya bakal dilalui dengan penuh kesabaran dan kesadaran.
Tubaba tidak bisa maju jika birokrasi dijadikan papan catur. ASN bukan pion-pion politik. Mereka adalah penggerak utama pelayanan dan pembangunan.
Jika loyalitas lebih dihargai dibandingkan kompetensi, maka aparatur akan kehilangan arah dan publik akan kehilangan kepercayaan.
Merit system, yang telah diperjuangkan bertahun-tahun melalui berbagai regulasi dan reformasi birokrasi, tidak boleh dikalahkan oleh praktik transaksional dalam tubuh pemerintahan daerah.
Sebab ketika jabatan hanya menjadi instrumen akomodasi kekuasaan, maka pelayanan akan kehilangan ruhnya.
Rotasi jabatan kali ini akan menjadi tolok ukur arah pemerintahan ke depan. Apakah Tubaba masih berkomitmen pada tata kelola yang profesional, atau justru terjebak dalam bayang-bayang politik jangka pendek?
Pemerintahan yang bijak akan menempatkan orang-orang tepat di posisi strategis, berdasarkan capaian, kompetensi, dan integritas. Bukan atas dasar balas jasa atau keharusan membalas dukungan.
Jika rotasi dilakukan secara objektif, maka ini akan menjadi awal yang baik untuk mempercepat kinerja pembangunan daerah.
Namun jika sebaliknya, maka rotasi ini akan menjadi babak baru dari birokrasi yang penuh ketakutan, loyalitas semu, dan pelayanan publik yang stagnan.
Masyarakat Tubaba menaruh harapan besar pada perubahan. Mereka ingin melihat pemerintahan yang berjalan dengan sistem yang sehat, bukan sistem “asal bukan orang dia”. Setiap rotasi jabatan adalah kesempatan untuk memperbaiki, bukan membagi-bagi.
Sudah saatnya pejabat daerah, khususnya kepala daerah, menjadikan rotasi sebagai legacy kepemimpinan, bukan strategi kelanggengan kuasa. Jabatan publik adalah amanah, bukan milik pribadi.
Maka dari itu, publik wajib mengawal proses ini. Pers harus bersuara, akademisi harus memberi pandangan, dan masyarakat harus terus mengamati. Karena yang sedang dipertaruhkan bukan hanya nasib satu-dua orang, melainkan masa depan birokrasi Tubaba.
