LampungCorner.com,Tubaba– Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, pada Tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp.16,5 Miliar.
Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Tubaba, Perana Putera, saat dikonfirmasi media setelah Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Opsen PKB dan BBNKB bersama UPTD Samsat, Bapenda, dan para Camat, di ruang rapat kantor Sekda Tubaba, Selasa (15/04/2025).
“Hari ini kita menggelar Rakor terkait Opsen PKB dan BBNKB. Yang mana Opsen ini adalah amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Tentunya sistem ini menguntungkan dan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Perana.
Dijelaskan Perana, bahwa sebelumnya dalam pemungutan PKB dan BBNKB dari Samsat terlebih dahulu semuanya dikumpulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov), baru kemudian dilakukan bagi hasil kepada Pemkab. Kalau sekarang PKB dan BBNKB yang dibayarkan wajib pajak masuk ke Pemprov, sedangkan Opsennya langsung masuk ke Kabupaten.
“Opsen PKB dan BBNKB adalah pungutan tambahan pajak yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota secara langsung pada pemilik kendaraan saat melakukan pembayaran pajak. Pungutan ini bertujuan untuk meningkatkan PAD,” terangnya.
Perana mengungkapkan, dalam upaya memaksimalkan PAD dari Opsen PKB dan BBNKB itu, Pemkab bersama Samsat akan menyampaikan surat pemberitahuan tagihan pajak kendaraan masyarakat yang belum bayar melalui Pemerintah Kecamatan dan Tiyuh (Desa), dengan harapan masyarakat dapat mengingat dan sadar akan kewajiban membayar pajak untuk pembangunan.
“Semenjak diberlakukan Opsen PKB dan BBNKB Tahun 2025, terhitung sejak Januari sampai dengan saat ini Opsen yang telah tercatat masuk dalam PAD Tubaba mencapai Rp.2,6 Miliar. Kita optimis target bisa tercapai. Oleh karenanya, kami berharap masyarakat dapat meningkatkan kesadaran pentingnya membayar pajak untuk mendukung PAD yang akan digunakan dalam berbagai program pembangunan dan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan,” pungkasnya. (Rian)
