LampungCorner.com, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) bergerak cepat memburu dukungan pemerintah pusat guna memperkuat program pengentasan kemiskinan dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem.
Langkah itu ditunjukkan langsung oleh Bupati Lampura, Hamartoni Ahadis, yang menemui Menteri Sosial (Mensos) RI, Syaifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul, di Kantor Kementerian Sosial, Jumat (8/5/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Pemkab Lampura dalam memperjuangkan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai berjalan pada 2026.
Program nasional tersebut diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin kategori Desil 1 dan 2, agar akses pendidikan benar-benar menyentuh kelompok masyarakat paling rentan.
Dalam pertemuan itu, Mensos menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat tidak boleh meleset dari sasaran. Pemerintah daerah diminta memastikan calon penerima manfaat benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan berdasarkan data sosial ekonomi nasional.
“Sekolah Rakyat harus menjadi instrumen pemutus rantai kemiskinan. Karena itu penerimanya wajib tepat sasaran,” tegas Gus Ipul di hadapan jajaran Pemkab Lampura.
Menanggapi hal itu, Bupati Hamartoni Ahadis menyatakan kesiapan Lampura menjalankan program tersebut. Selain membahas Sekolah Rakyat, Pemkab Lampura juga menyerahkan sejumlah proposal bantuan sosial melalui Dinas Sosial untuk memperkuat perlindungan bagi masyarakat kurang mampu.
Langkah “jemput bola” ke pemerintah pusat itu dinilai penting di tengah tingginya kebutuhan bantuan sosial dan pemerataan akses pendidikan di daerah. Pemkab berharap dukungan dari Kementerian Sosial dapat mempercepat realisasi berbagai program sosial prioritas di Lampura.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati turut didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Mat Soleh, Kepala Dinas Sosial Imam Hanafi, Plt Kadis Perkimciptaru Dirgantara, serta Kabag Protokol RA Habibie.
Pertemuan itu juga dihadiri sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama, di antaranya Prof. Dr. Mukri, K.H. Muhidin dari PBNU, serta Ketua PCNU Lampura K.H. Son Haji Aziz.
Selain membahas program sosial, Mensos juga mengingatkan pentingnya percepatan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan operator desa dan kelurahan serta melibatkan pendamping PKH untuk melakukan pengecekan lapangan agar data penerima bantuan benar-benar valid.
Pembenahan data tersebut dinilai menjadi kunci agar bantuan sosial tepat sasaran dan program pengentasan kemiskinan berjalan lebih efektif di daerah. (*)
